kekerasan anak dalam pendidikan

KEKERASAN ANAK DALAM PENDIDIKAN

Kekerasan sudah mengakarabi kehidupan keseharian masyarakat kita. Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat tetapi juga oleh aparat Negara. Johan Galtung membagi tipologi kekerasan menjadi 3 (tiga) yaitu kekerasan langsung,  kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa; kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sebuah sesuatu yang bersifat permanen.  Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda , analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garis-garis retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural).

Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan fenomenologi kekerasan. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung.  Strata berikutnya kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang  melokal dan merupakan pola-pola dari kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain.

Kekerasan langsung mewujud dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan.  Kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga mewujud dalam  konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural mewujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat misalnya , kebencian, ketakutan, rasisme, seksisme, ketidaktoleranan. Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marjinalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses penyeragaman warga Negara. Gambar berikut mendeskripsikan keterkaitan bentuk-bentuk kekerasan.

Sebangun dengan pendekatan Galtungian di atas, toeri Spiral Kekerasan buah pikiran Dom Helder Camara dapat dijadikan sandaran analisis untuk memotret dan memetakan tindak kekerasan sehingga memperoleh gambaran yang utuh. Teori ini melandaskan dari bekerjanya 3 (tiga) bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan struktural, yaitu ketidakadilan, perlawanan masyarakat sipil, dan represi negara. Dari ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini bermula dari  kebijakan yang tidak berpihak pada sekelompok masyarakat khususnya masyarakat marjinal. Penggusuran rumah dan PKL yang menjadi agenda tetap Pemda DKI, memicu aksi-aksi perlawanan masyarakat untuk mempertahankan haknya bertempat tinggal dan berusaha. Aksi-aksi  tersebut dibalas dengan tindakan yang  represif  oleh aparat Pemda DKI melalui Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan.  Siklus kekerarasan ini akan terus terjadi apabila Pemda DKI terus mengagendakan penggusuran hunian kumuh dan PKL yang mayoritas dihuni oleh masyarakat miskin kota.

Selanjutnya Ted Robert Gurr mengemukakan teori bahwa kekerasan muncul karena deprivasi relative yang dialami masyarakat maupun individu. Deprivasi relative dimaknai sebagai perasaan kesenjangan antara nilai harapan (value of expectations) dan kapabilitas nilai (value capabilities).

Pengalaman di banyak negara, menunjukkan bahwa kekerasan di dalam masyarakat lahir dari pengabaian-pengabaian terhadap sense of justice. Kekerasan dengan segala manifestasinya tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan serangan terhadap martabat manusia.

Instrumen Bill of Right menjamin kebebasan setiap manusia dari segala bentuk manifestasi kekerasan. Dalam kerangka hukum HAM Internasional terdapat hak-hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Sekelompok hak ini disebut sebagi non derogable rights, yaitu hak-hak yang yang bersifat absolute yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah : (i) hak atas hidup (right to life), (ii) hak atas bebas dari penyiksaan (right to be free from torture); (iii) hak bebas dari perbudakan (right to be free slavery), (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subyek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.

Lebih jauh Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Anti Torture)   mengatur salah satu bentuk manifestasi tindak kekerasan berupa penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain  yang kejam, dan merendahkan martabat manusia. Konvensi ini, dalam pendekatan Galtung, selain mengatur kekerasan langsung (violance based on event approuch) juga mengatur  kekerasan struktur dan kekerasan kultural. Dalam konsepsi hukum internasional kekerasan langsung merupakan tanggung jawab individu (individual responsibility), dalam arti individu yang melakukan tindak kekerasan akan mendapatkan hukuman (punishment) menurut ketentuan hukum pidana. Di sisi lain kekerasan struktural dan kekerasan kultural merupakan bentuk tanggung jawab negara (state responsibility) di mana tanggung jawab adalah mengimplemetasikan ketentuan konvensi melalui upaya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan tindakan pengurusan/administrasi (bestuursdaad), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengelolaan (behersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichhoudendaad). Muaranya ada pada sistem hukum pidana (criminal justice system) yang berlaku saat ini (ius constitutum). Jika terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan konvensi maka memerlukan perubahan (amandement) maupun desain  tata hukum baru (ius constituendum) melalui upaya kriminalisasi dan atau dekriminalisasi substansi  hukum pidana sehingga semangat dan jiwa ketentuan konvensi termuat dalam ketentuan hukum pidana.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Artinya sesuai dengan ketentuan  Pasal 2 dan Pasal 4 mewajibkan  Negara Republik Indonesia sebagai peserta Konvensi untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan, perlakuan, penghukuman lain yang kejam dan merendahkan martabat manusia di dalam wilayah hukumnya dan mengatur sedemikian rupa agar tindakan-tindakan tersebut merupakan tindak pidana.

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, locusnya  terjadi baik di ruang privat maupun di ruang publik, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan anak, bahkan hubungan darah. Juga di praktekkan oleh institusi Negara melalui agen- agennya. Kekerasan merupakan salah satu bentuk kontes kekuasaan orang dewasa terhadap anak yang di maksudkan agar anak merasa takut dan tunduk pada kemauan atau aturan yang dibuat oleh orang dewasa. Kekerasan juga digunakan sebagai alat disiplin dan penghukuman di banyak institusi termasuk institusi keluarga dan sekolah. Bahkan, kekerasan telah dengan sengaja digunakan oleh aparat negara sebagai alat untuk memperoleh keterangan atau pengakuan dari seorang tersangka anak pada saat penyidikan.

Secara yuridis  perlindungan terhadap martabat anak telah dijamin dalam Konvensi International tentang Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa Negara peserta Konvensi harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental selama mereka berada dalam kuasa orang tua atau pihak lain (Pasal 19). Ini berarti, bahwa setiap Negara yang telah meratifikasi Konvensi tidak terkecuali Indonesia harus menggunakan seluruh sumber daya politik, ekonomi dan sosialnya untuk melindungi anak-anak di negaranya dari segala tindakan kekerasan fisik dan mental karena kekerasan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi dan martabat anak.

 

GAMBARAN UMUM TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

 

Di Indonesia, kurang lebih 500 anak  mengikuti konsultasi anak tentang kekerasan terhadap anak. Dalam konsultasi ini anak-anak  memberikan konfirmasi bahwa mereka semua pernah mengalami kekerasan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pengalaman ini, menurut mereka adalah pengalaman yang sangat buruk dalam hidup mereka karena susah untuk dilupakan. Luka yang menggores di tubuh dan hati anak-anak yang mengalami kekerasan tak mudah di pulihkan, karena penderitaan yang di akibatkan oleh kekerasan tidak terbatas rasanya. Rasa malu, marah, sedih, sakit, dan tidak berdaya bercampur menjadi satu hingga menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia sangat dini anak-anak sudah di kenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari yang verbal, fisikal, hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Dalam kehidupan sehari-hari kekerasan yang dialami anak-anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki. Anak perempuan lebih sering mengalami kekerasan seksual hingga berdampak kehamilan sedangkan anak laki-laki lebih sering mengalami kekerasan fisik hingga berdampak pada kematian.

Kekerasan bisa terjadi di rumah atau di lingkungan keluarga dan pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Mereka adalah para Ibu, ayah, kakek, nenek, kakak, dan keluarga dekat lain nya. Di dalam lingkungan keluarga, anak-anak biasa di pukul, di jambak, di sulut rokok, di cubit, di ikat di pohon, di cambuk dan di tendang. Mereka juga mengalami kekerasan psikis seperti misalnya di kurung di kamar mandi, tidak di beri makan, di cacai maki, di hina, di olok-olok, dianggap bodoh dan di bentak-bentak. Kekerasan seksual, mulai dari di colek bagian-bagian tubuh tertentu hingga perkosaan juga terjadi di lingkungan keluarga. Tradisi menjodohkan dan mengawinkan anak perempuan sejak usia dini yang biasa di sebut pemaksaan perjodohan juga masih terjadi di tingkat keluarga di beberapa daerah di Indonesia. Kekerasan terhadap anak berbasis tradisi lain nya yang sampai saat ini masih di praktekkan di sebagian daerah Papua adalah pemotongan ruas jari pada saat orang tua meninggal dunia dan jual beli anak. Dari dalam rumah mereka pula orang tua anak-anak biasa memaksa anak-anak untuk bekerja. Mereka dipaksa untuk bekerja di warung remang-remang, mengamen, dan mengemis.

Kekerasan juga dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah umum maupun sekolah khusus seperti pesantren. Berbagai bentuk kekerasan fisik seperti di lempar dengan kapur, dan penghapus papan tulis, dipukul tangan nya dengan mistar besi panjang, di strap di depan kelas, dan di jemur di lapangan upacara sering dialami oleh anak-anak di sekolah. Penghukuman fisik (corporal punishment) masih menjadi alat untuk mendisiplinkan murid di sekolah. Mulai dari disuruh push up puluhan kali, lari mengelilingi lapangan upacara, hingga pemukulan.

Sekolah juga menjadi ajang praktek kekerasan seksual yang dilakukan oleh murid laki-laki kepada murid perempuan, demikian pula guru terhadap murid perempuan.

Bagi anak-anak yang pernah berkonflik dengan hukum, pengalaman menghadapi penyidik di kantor polisi merupakan catatan tersendiri. Pada saat penyidikan berlangsung, anak-anak sering di pukul, di bentak-bentak, dan di paksa untuk mengaku. Penyidikan di kantor polisi biasa dilakukan tanpa kehadiran pendamping atau pembela hukum sehingga anak-anak mengalami tekanan psikis. Kekerasan polisi terhadap tersangka anak terjadi di kantor-kantor kepolisian yang tidak memiliki Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK). Di dalam institusi ini anak-anak di tahan bersama-sama dengan tahanan dewasa, dalam ruang tanpa penerangan yang cukup dan perasaan ketakutan yang luar biasa.

Institusi Negara lain yang masih mempraktekkan kekerasan terhadap anak adalah penjara anak ( LAPAS). Anak didik LAPAS mendapatkan hukuman fisik berupa dipukul dengan karet timba, di tendang,  di jemur di lapangan terbuka, dan di masukkan ke ruang isolasi. Kekerasan terhadap anak di LAPAS utamanya dilakukan oleh penjaga LAPAS, namun dalam hal tidak terjadi pemisahan penghuni anak dan dewasa, maka berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual dapat dilakukan oleh penghuni dewasa terhadap anak.

Kekerasan juga dialami oleh anak-anak yang terpaksa harus bekerja baik di dalam rumah tangga maupun di tempat lain. Anak-anak yang bekerja dalam rumah tangga pada umumnya mengalami kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya termasuk dipukul dengan besi panas, di siram air panas, di seterika, dan tidak di beri makan. Di tempat kerja lain seperti di jermal, di pabrik, dan industri rumah tangga terjadi eksploitasi fisik oleh majikan dan mandor, artinya dengan beban kerja yang cukup berat, anak-anak tidak di beri waktu untuk istirahat dengan cukup. Di lingkungan kerja anak-anak mengalami penghinaan dengan di bentak-bentak dan di cerca dengan kata-kata kotor.

Satu area yang belum di sebutkan diatas dan menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak tanpa dapat di control adalah jalanan dan lingkungan komunitas. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di jalanan dan lingkungan komunitas dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk aparat Negara yang secara spesifik di identifikasi sebagai petugas trantib ( ketentraman dan ketertiban), Satpol PP  (satuan polisi pamong praja). Dalam setiap razia, penggusuran dan “street cleansing” anak-anak jalanan dan anak-anak yang dilacurkan di jalanan menjadi sasaran kekerasan. Anak-anak mengalami intimidasi dan ancaman, pemukulan, caci maki dan hinaan dari aparat Negara tersebut. Kecuali itu, anak-anak juga menjadi sasaran kekerasan preman jalanan, pengemudi dan awak angkutan umum perkotaan serta waria. Anak laki-laki yang hidup di jalanan mengalami kekerasan seksual berupa tindakan sodomi dan dipaksa melakukan oral seks , dipalak (dipaksa menyerahkan uang) dan diancam oleh preman jalanan. Anak-anak perempuan mengalami pelecehan seksual  perkosaan, dan exploitasi seksual untuk kepentingan komersial dan rekreasi orang dewasa.

 

KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN

 

Dilihat dari kacamata waktu dan strata kehidupan, pendidikan mengandung nuansa kebertingkatan. Disatu pihak, karena merupakan sebuah proses maka pendidikan memuat pentahapan. Dilain pihak, karena ada pendidik dan ada peserta didik, maka pendidikan mengenal perbedaan status. Karena kenyataan, pendidikan amat rentan terhadap kekerasan.  Oleh karenanya bagaimana pentahapan waktu dan perbedaan strata kestatusan itu harus dikelola, sehingga pendidikan mampu menjadi sarana pemberdayaan, pengayaan  dan tidak melindas nilai-nilai kemanusiaan, seperti kemerdekaan, hormat pada pribadi dan keadilan.

Dalam bidang pendidikan bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana menjadi thesis Galtung terjadi melalui praktik-praktik  dan  pelaku yang berbeda. Untuk melihat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam bidang pendidikan memerlukan  tinjauan dari segi ekonomi-sosial dan segi teknologi-manajerial. Dari segi tinjauan ekonomi-sosial, yang dimaksudkan dengan bangunan pendidikan adalah segala unsur yang membentuk pendidikan. Kecuali pelaku utama pendidik dan peserta didik, unsur-unsur itu antara lain adalah pendekatan, sistem, dan metode pendidikan. Lain dari tinjauan ekonomi-sosial, tinjauan teknologi-manajerial membedakan bangunan pendidikan ke dalam 3 (tiga) unsur : kerangka, pranata, dan kurikulum.  Kalau tinjauan teknologi-manajerial melihat ketiga unsur tersebut secara terpisah, maka tinjauan ekonomi-sosial melihatnya sebagai unsur yang saling berkaitan. Maka kalau berbicara mengenai unsur pendekatan pendidikan kendati maksud utama adalah kerangka, kita tidak dapat memisahkannya dari pranata dan kurikulum. Kalau kita berbicara mengenai unsur sistem pendidikan kendati maksud yang kita utamakan adalah pranata, kita tidak dapat memisahkannya dari kerangka dan kurikulum. Demikian juga kalau kita berbicara mengenai unsur metode pendidikan kendati maksud yang kita utamakan adalah kurikulum, kita tidak dapat memisahkannya dari kerangka dan pranata.

Unsur-unsur pokok bangunan pendidikan, selain pelaku utama yakni pendidik dan peserta didik, juga meliputi kerangka, pranata, dan kurikulum pendidikan. Pendidik dapat dapat terdiri dari dosen, guru, pemimpin, orang tua, media massa, orang dewasa, dan masyarakat pada umumnya. Peserta didik dapat mencakup anak-anak, remaja, rakyat, dan berbagai lapisan serta golongan masyarakat. Kerangka pendidikan adalah visi, misi, filsafat, dan berbagai teori-teori dasar pendidikan serta acuan undang-undang dan peraturannya. Pranata pendidikan adalah sarana-sarana pendidikan, gedung, lapangan, tempat pertemuan, konteks masyarakat, alat-alat peraga, buku-buku, jurnal, berbagai produk media massa, laboratorium sampai kepada sumber budget pendanaannya. Kurikulum pendidikan adalah berbagai isi – baik itu nilai terumus dan tertindak – serta ilmu pengetahuan yang dikelola dan disampaikan secara sistematik.  Kelima unsur tersebut diikat oleh tinjauan ekonomi sosial sebagai pendekatan, sistem, dan metode.

Apabila pendekatan Galtung dijadikan pisau analisis maka kekerasan langsung terjadi pada unsur bangunan pendidikan yakni  pelaku utama pendidikan. Kekerasan ini bersifat horisontal, individu vis a vis individu yang lain. Bentuk kekerasan struktural dan kultural terjadi pada unsur selain unsur pelaku utama pendidikan. Kekerasan ini mewujud dalam kerangka pendidikan, pranata pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Kekerasan ini bersifat vertikal karena melibatkan negara melalui aparatus, institusi, dan kebijakan vis a vis masyarakat.

Diagram di atas menggambarkan bagaimana bangunan pendidikan selama ini justru cenderung ikut memperlancar praktik-praktik kekerasan. Peserta didik menjadi titik pertemuan antara dua bagian. Bagian pertama adalah bagian atas dari diagram, yang melukiskan keadaan bangunan pendidikan masa kini. Bagian kedua adalah bagian bawah dari diagram yang menggambarkan keadaan bangunan pendidikan masa yang akan datang.

Diagram bagian atas secara simbolik tergambarkan bagaimana peserta didik berada pada strara paling bawah. Peserta didik menjadi obyek langsung dari kurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranata pendidikan. Sementara pendidik dalam berhubungan dengan peserta didik, enggan melakukan secara langsung tetapi bersembunyi dibalik kurikulum. Artinya, selama ini situasi dan kondisi, pengalamanm dan daya kembang serta daya serap peserta didik sangat tipis untuk menjadi masukan dan ikut merubah kerangka, kurikulum dan pranata pendidikan. Dari tinjauan ekonomi-sosial, pendekatan pendidikan seperti ini disebut pendekatan top down, dari atas ke bawah, mendikte. Pendekatan seperti ini berasumsi bahwa pendidik adalah pusat kebenaran dan pengetahuan, lebih bermoral dan pandai, sehingga tidak dapat dibantah.  Sistem pendidikan ini yang cocok dengan pendekatan ini adalah sistem pendidikan militer, disiplin seragam, ketat ideologi, disiplin perintah tanpa boleh banyak bertanya. Sebagai konsekuensinya, metode pendidikan yang dipakai adalah metode anjing. Sebagaimana tuan dan anjing, anjing dididik oleh tuannya dengan sistem reward dan punishment agar si anjing menjadi setia dan tunduk pada tuannya. Pendekatan top down, sistem militer, dan metode anjing yang selama ini cenderung dipakai dalam sistem pendidikan kita telah menjadikan lembaga kependidikan lebih dipakai sebagai penghantar kekerasan.

Pada bagian kedua dari diagram, terlihat bahwa unsur peserta didik diusung di atas dan menjadi pusat kegiatan pendidikan (bottom up approuch). Unsur kurikulum, pada bagian ini, tidak langsung mendiktepeserta didik, melainkan sampai pada peserta didik hanya melalui penggrapan dan penjiwaan pendidikan. Kurikulum tidak langsung menjadi ujung tombak pendidikan, ujung tombaknya tetap pendidik. Pendekatan ini tidak menjadikan kerangka dan pranata pendidikan, termasuk penyelenggara pendidikan tidak menjadi penentu pendekatan, sistem, dan metode pendidikan. Melainkan dibangun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau konteks keberadaan peserta didik. Dari segi sistem pendidikan ini mempertemukan peserta didik dengan pendidik secara langsung.

Pendidikan ini dinamakan pendidikan sistem petani. Sebagaimana petani menghadapi dan memperlakukan tanamannya sesuai dengan konteks kehidupannya di alam.  Dari segi metode pendidikan semacam ini disebut pendidkan metode ayam, sebagaimana induk ayam memperlakukan anak-anaknya. Induk ayam tidak pernah mendikte anak ayam agar setia. Sang induk menginginkan mendewasakan, memandirikan anak-anaknya. Pendekatan pendidikan yang bottom up dengan sistem petani dan metode ayam akan mampu menciptakan pendidikan yang nol kekerasan. Pendidikan harus mampu memberdayakan sekaligus mengayakan peserta didik, tetapi juga harus menjauhkan dari kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia.

 

PELAKU KEKERASAN DAN KORBAN KEKERASAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

 

KEKERASAN LANGSUNG DI SEKOLAH DAMPAK DARI KEKERASAN STRUKTURAL DAN KEKERASAN KULTURAL

 

Memetakan pelaku kekerasan dalam bidang pendidikan jika mengacu pada pendekatan Galtung menghasilkan 3 (tiga) pelaku tindak kekerasan yakni individu, institusi, dan Negara. Masing-masing pelaku berbeda motivasi, tujuan, dan manifestasi tindak kekerasannya.  Dalam perspektif Camarian ketiga pelaku terlibat langsung tidak langsung dalam melanggengkan terjadinya kekerasan spiral.

Dalam konteks system pendidikan nasional, Francis Wahono membagi  2 (dua) tinjauan  untuk melihat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam bidang pendidikan yakni tinjauan dari segi ekonomi-sosial dan segi teknologi-manajerial. Dari segi tinjauan ekonomi-sosial, yang dimaksudkan dengan bangunan pendidikan adalah segala unsur yang membentuk pendidikan. Kecuali pelaku utama pendidik dan peserta didik, unsur-unsur itu antara lain adalah pendekatan, sistem, dan metode pendidikan. Lain dari tinjauan ekonomi-sosial, tinjauan teknologi-manajerial membedakan bangunan pendidikan ke dalam 3 (tiga) unsur : kerangka, pranata, dan kurikulum.

Kedua tinjauan tersebut menempatkan Negara sebagai pelaku utama kekerasan dalam bidang pendidikan baik dari segi ekonomi-sosial maupun dari segi teknologi-manajerial. Tindakan kekerasan tersebut mewujud melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Negara  dalam mengurus pendidikan warga negaranya.  Kurikulum pendidikan  yang ditetapkan oleh Negara dapat menjadi contoh kasus untuk melihat kekerasan yang dilakukan oleh Negara.

Sejak  kurikulum yang pertama (kurikulum 1968) hingga yang kelima (kurikulum 2004/Kurikulum Berbasis Kompetensi), ada degenerasi dalam hal tujuan utama kegiatan pendidikan. Itu antara lain terlihat dari semakin etatifnya praksis pendidikan. Praksis pendidikan semakin tidak berorientasi pada anak , tetapi lebih  pada impuls kepentingan politik praktis. Setiap pergantian kekuasaan terjadi  perubahan kurikulum. Padahal, setiap perubahan berdampak pada praksis pendidikan.  Penerapan kurikulum secara sentralistik dalam konteks sosiologi, lebih kurang sejalan dengan paradigma struktur sosial, di mana sekolah merupakan unit pendidikan yang keberadaannya dipandang dan diperlakukan hanya sebagai pelaksana ketentuan dari kekuatan atau struktur di luar dirinya. Paradigma ini memang pernah populer dan digunakan sebagai acuan pembangunan berbasis industri di berbagai negara, namun kini mulai ditinggalkan karena terbukti tidak memberikan hasil memuaskan, bahkan menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah dampaknya adalah maraknya tindak kekerasan di sekolah-sekolah. Kurikulum sebagai bagian dari system pendidikan berada dalam locus kewenangan pemerintah.  Namun kurikulum hanya menjadi perpanjangan kepentingan politik negara.  

Kondisi ini diungkapkan Darmaningtyas dalam bukunya “Pendidikan pada dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)” (1999) mengemukakan bahwa pendidikan Indonesia sejak masa Orde Baru merupakan alat kekuasaan dan bersifat militeristik. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan penyeragaman pakaian sekolah SD-SLTA dan sentralisasi kurikulum. Darmaningtyas mengemukakan bahwa sentralisasi kurikulum merupakan kerangka politik untuk menyeragamkan pola pikir, sikap dan cara bertindak siswa. Hal senada juga diungkapkan  Elias Kopong melalui disertasi doktornya An Exploratory Study of Curriculum Implementation in Indonesia (1995) menemukan bahwa dalam kurikulum sentralistis ini kebhinnekaan yang menjadi ciri khas rakyat Indonesia terabaikan dan berakibat tercerabutnya siswa dari praktik budaya dan kebutuhan riil siswa di tempat tinggalnya. Dampak kurikulum yang sentralistik dirasakan oleh tenaga pengajar dalam menggawangi proses belajar mengajar di sekolah. Karena padatnya materi pelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik ditambah standar penilaian nasional mengakibatkan pola ajar yang diterapkan dalam sekolah cenderung sentralistik, tidak dialogis, dan berpotensi terjadinya tindak kekerasan.  Kasus-kasus berikut merupakan bukti proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah melahirkan tindakan kekerasan. 

 

Kasus 1 :

Namanya Alan Anarki, usianya 8 tahun, siswa kelas IV SD. Anak ini kebetulan tidak bisa  perkalian tujuh. Karena tidak bisa perkalian inilah maka teman-teman sekelasnya yang jumlahnya 29 orang diminta memukuli Alan dengan mistar. Penyiksaan ini membuat Alan terkencing dan muntah. Penyiksaan ini atas perintah gurunya sendiri.

 

Kasus 2 :

Gara-gara tidak mengerjakan mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) 8 (delapan) siswa Kelas IV SD dihukum di depan kelas dalam keadaan setengah bugil. Mereka berjalan dengan terseok-seok karena celana dan rok seragam mereka melorot sampai batas mata kaki. Hukuman ini merupakan perintah langsung sang guru.

 

Tindak-tindak kekerasan tersebut disebabkan oleh factor-faktor berikut : pertama, kurikulum pendidikan yang cukup padat dan sarat beban, menyebabkan anak harus belajar berbagai hal dalam waktu yang ditentukan. Kurikulum yang ada sangat memaksa anak untuk mengikuti dan mengejar pencapaian kurikulum, walaupun apa yang diinginkan kurikulum belum tentu relevan dengan cita-cita anak. Kedua, pengajar saat ini sangat sarat dengan persoalan. Pengajar sebagai pemegang kunci (key person), dalam kenyataannya tidak layak mengajar dan mendidik di sekolah. Intelektualitas pendidik yang rendah namun dipaksa mengejar target kurikulum.

Lebih jauh, pergulatan hidup yang berat membuat sebagian pendidik belum mampu mengelola emosi negative sehinga harus mengumpat di kelas, mengasihani diri sendiri, atau memperlakukan peserta didik dengan kasar. Dalam titik ini negara dikatakan sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya kekerasan dalam bentuk indoktrinasi, kebijakan serta bentuk represif lainnya. Ideologi yang mendasari penyusunan kurikulum sangat menentukan perilaku masyarakatnya dan arah kemajuan atau kemunduran bangsa.

Kebijakan penetapan kurikulum pendidikan yang mengakibatkan terjadi tindak kekerasan di sekolah  merupakan bentuk kekerasan  struktural. Kekerasan struktural dimaksudkan kekerasan tidak langsung, yang bukan berasal dari orang tertentu, tetapi yang telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Kekerasan ini beroperasi melalui (nilai-nilai) sosial, (aspek) budaya, dan (faktor) struktural (masyarakat). Perbuatan kekerasan apalagi yang struktural tidak harus selalu dengan menggunakan secara fisik. Ia bisa berupa sesuatu yang non-fisik, yang psikologis berupa stigmatisasi, yang kultural, yang sosial, yang ekonomis dengan diskriminasi ethnis, yang struktural, bahkan dari yang berwajib / berkuasa secara psikis, sampai pada yang bersifat naratif. Kekerasan struktural ini berbentuk eksploitasi sistematis disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran serta menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan. Oleh karenanya, kekerasan jenis ini lebih tersembunyi dan lebih berbahaya tentu. Ketidakadilan, kebijakan yang menindas, perundang-undangan yang diskriminatif adalah bentuk-bentuk kekerasan struktural. Kekerasan Struktural termanifestasi dalam bentuk ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan ketimpangan hidup.
Kasus-kasus di atas menempatkan tenaga pendidik sebagai pelaku (perpretator) tindak kekerasan.  Dalam pendekatan Galtung, kekerasan ini merupakan bentuk kekerasan langsung di mana peserta didik menjadi korban tindak kekerasan (victim of violence) akibat penerapan kurikulum pendidikan.

Kekerasan di sekolah yang marak terjadi seringkali dibenarkan oleh masyarakat bahkan orang tua dari peserta didik karena tindak kekerasan tersebut merupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal hukuman apapun bentuknya bagi peserta didik, dalam jangka pendek, akan mempengaruhi konsentrasi, persepsi dan perilakunya, hingga tidak tertutup kemungkinan anak menjadi malas belajar atau bahkan sekolah. Pada akhirnya peserta didik tinggal kelas atau berhenti sekolah. Secara psikologis, hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau antipati terhadap pendidikan. Kekerasan merupakan operasionalisasi dari pola asuh authoritarian. Pengajar authoritarian berusaha untuk menentukan, mengontrol dan menilai tingkah laku dan sikap-sikap anak sesuai dengan yang ditentukan, terutama sekali berdasarkan standar-standar yang absolut mengenai perilaku. Pengajar ini menekankan nilai kepatuhan yang tinggi terhadap kekuasaan atau kewenangannya dengan menghukum, memaksa dengan kuat untuk mengekang ‘kehendak diri’ anak bila perilaku dan keyakinan-keyakinan anak bertentangan dengan apa yang dipandang benar menurut keyakinan dirinya. Dampak pola pengasuhan authoritarian adalah anak menjadi penakut, cemas atau gelisah, suka murung, tidak bahagia, mudah tergganggu dan suka mengganggu, permusuhan secara pasif dan menggunakan tipu daya, mudah stres atau tegang, mudah dongkol dan menarik diri dari masyarakat, serta tidak terarah.

Perspektif Galtung memandang bahwa baik kekerasan struktural maupun kekerasan langsung bersumber pada kekerasan cultural. Kekerasan kultural adalah kekerasan yang melegitimasi terjadinya Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung serta menyebabkan tindakan kekerasan dianggap wajar saja terjadi (diterima) oleh sebuah masyarakat. Ketiga jenis kekerasan ini saling berhubungan satu sama lain dalam hubungan sebab-akibat. Menurut Galtung, sumbernya ada pada Kekerasan Kultural (atau lebih tepat: Kultur Kekerasan) yang melegitimasi terjadinya Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung. Dengan kata lain, Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung berlangsung karena ‘disahkan’ oleh Kekerasan Kultural. Istilah kekerasan kultural disini meliputi aspek-aspek budaya dan ranah simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, dan  ilmu pengetahuan yang melegitimasi kekerasan langsung dan struktural.

Pemukulan, penghinaan, pengucilan, jika itu dilakukan kepada anak selalu ada rasionalisasinya entah untuk pendidikan, untuk pendisiplinan atau malah dianggap untuk kebaikan.  Masyarakat mempunyai anggapan bahwa anak-anak sudah terbiasa dengan tindakan kekerasan dan penghukuman fisik sebagai proses pembelajaran dalam hidupnya. Bahkan, kebisuannya diartikan sebagai kerelaan menerima kekerasan. Anggapan ini mencerminkan adanya relasi yang dominatif antara orang dewasa dan anak yang pada gilirannya salah satu pihak dapat memamerkan kuasa atau dominasinya kepada pihak lain yang dianggap lebih lemah.

Fenomena tersebut mendeskripsikan bahwa kekerasan kultural dan kekerasan struktural merupakan akar dari kekerasan langsung. Dengan kata lain bentuk-bentuk kekerasan langsung yang terjadi di sekolah seperti pemukulan, penganiayaan, dan penghukuman yang lain merupakan buah-buah dari kekerasan kultural dan struktural.  Fenomena kekerasan langsung ini nampak dalam gambar di bawah ini :

 

 

 

 

KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH : AKAR MASALAH DAN SUMBERNYA

 

Berdasarkan hasil diskusi kelompok untuk mengidentifikasi kekerasan di lingkungan sekolah dalam Konsultasi Anak Nasional tentang kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan yang sering diterima oleh peserta didik, yakni :

 

  1. Diskriminasi terhadap anak dengan kebutuhan khusus
  2. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengajar (terutama laki-laki)
  3. Kekerasan mental/psikis
  4. Kekerasan fisik

 

Maraknya tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah juga menjadi sorotan CRC Committee pada 35th session dalam Consideration of Report Submitted By States Parties under article 44 of The Convention.  Khusus dalam Concluding Observation CRC Committee on Indonesia paragraph 41 dikatakan angka anak menjadi korban tindak kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian, termasuk pelecehan seksual di sekolah, tempat-tempat umum, lembaga pemasyarakatan, dan keluarga masih tinggi. Terkait dengan permasalahan ini dalam paragraph 42, CRC Committee merekomendasikan untuk mengembangkan upaya-upaya  yang ditujukan guna memecahkan masalah tersebut dan memastikan bahwa terdapat system nasional untuk menerima, memantau, dan menginvestigasi pengaduan-pengaduan serta mengusut kasus tersebut. Kemudian memastikan para pelaku tindak kekerasan tersebut sepatutnya dituntut.

Penghukuman fisik (corporal punishment) yang sering terjadi di lingkungan sekolah sebagaimana diurai di atas juga mendapat sorotan dari CRC Committee menyatakan bahwa penghukuman fisik masih secara meluas terjadi dalam keluarga dan sekolah, secara cultural diterima dan disahkan menurut hukum.[1]  Terkait dengan masalah ini CRC Committee merekomendasikan untuk merubah peraturan perundang-undangan guna melarang penghukuman fisik di mana pun, termasuk di rumah, sekolah, dan panti anak.[2]  Penghukuman fisik dapat dikategorikan  sebagai  bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang melarang melakukan penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.     

Dalam kaitan ini perlu dibedakan unsur-unsur pokok penyiksaan  dengan perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat memang berbeda intensitas penderitaan yang diderita korban dibandingkan dengan penyiksaan.  Tindakan yang dikualifikasikan sebagi penyiksaan  memang sangat spesifik unsur-unsur tindak pidananya. Unsur yang paling spesifik adalah alasan yang memotivasi penyiksaan dalam rangka memperoleh informasi atau pengakuan darinya atau pihak ketiga, namun perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat berkembang dalam praktik-praktik pengadilan (yurisprudensi).

Terkait dengan persoalan  ini, Pengadilan Eropa untuk HAM menyatakan dalam kasus Tyrer (1978) bahwa tingkat penderitaan yang membenarkan penggunaan istilah “tidak manusiawi” lebih tinggi dari pada kata “merendahlan martabat”. Karenanya tampak ada skala perbuatan yang menyakitkan hati, yang dimulai dari menurunkan martabat, meningkat menjadi tidak manusiawi, dan akhirnya mencapai tingkat penyiksaan.[3]

Perbedaan selanjutnya dibuat antara perlakuan yang merendahkan martabat disatu pihak dan hukuman yang merendahkan martabat dilain pihak. Perlakuan yang merendahkan martabat seharusnya tidak diterapkan dalam situasi yang merendahkan martabat yang disebabkan oleh factor-faktor ekonomi dan sosial secara umum. Dengan demikian perlakuan pasti merupakan tindakan khusus yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menghina korban.[4]

Dalam hal ini terdapat motivasi dari pelaku untuk menempatkan korban dalam kekuasaannya.   Artinya relasi kekuasaan akan dijadikan sarana untuk :

 

  1. mempertahankan status quo kekuasaan yang dimilikinya
  2. mempertontonkan kekuasaan yang dimiliki kepada korban
  3. mengendalikan korban sesuai kehendaknya

 

Dalam konteks system pendidikan kekinian, meminjam analisis Francis Wahono di atas, peserta didik berada pada strata paling bawah. Peserta didik menjadi obyek langsung dari kurikulum yang didukung oleh kerangka dan pranata pendidikan. Sistem pendidikan ini menganut    “banking concept of Education.” . Peserta didik dalam proses pendidikan model bank yang dipraktikkan di sekolah-sekolah lebih menjadi objek pendidikan, mereka pasif dan hanya mendengar, mengikuti, mentaati dan mencontohi para guru. Praktek pendidikan seperti itu, dalam perspektif Paulo Freire tidak saja bersifat menjinakkan, tetapi bahkan lebih jauh merupakan proses dehumanisasi dan penindasan.[5]  Kondisi demikian menempatkan peserta didik benar-benar berada di bawah kendali sekolah saat pengajar berada dalam posisi lebih tahu dan mengerti. Konsep ini dikatakan Satre sebagai konsep pendidikan yang ‘mengunyah’ (digenstive)  atau memberi makan (nutritive) di mana pengetahuan ‘disuapkan’ oleh pengajar kepada peserta didik untuk ‘mengeyangkan mereka’. Teori dan praktik pendidikan seperti ini mengabdi kepada tujuan-tujuan yang disusun oleh para pendidik dengan menempuh cara yang seefisien mungkin. Kekerasan diawali dari sini karena pendidikan gaya bank menghalalkan dipakainya kekerasan untukmenertibkan dan mengendalikan para peserta didik.[6] Kekerasan di lingkungan dunia pendidikan memang bertaut erat dengan system klasifikasi materi pembelajaran yang berdampingan dengan metode pembelajaran bergaya bank. Penyebab internal ini ditambah oleh rangsangan sekolah yang melihat kualitas ditentukan oleh bagaimana membuat peserta didik untuk berada terus menerus dalam kurikulum yang tidak manusiawi dengan jadwal yang amat ketat.[7]

Sebagai antitesis Freire selanjutnya mengembangkan suatu pendidikan yang tidak saja mentransformasikan hubungan guru dan murid lebih membebaskan, serta meletakan dasar konsep pendidikan yang memposisikan justru murid sebagai subjek pendidikan dengan tidak saja memperkenalkan berbagai metodologi dan praktek hubungan pendidikan yang bersifat membebaskan, namun juga membangkitkan kesadaran kritis warga belajar terhadap ketidak adilan sistemik.[8]

Mengingat locusnya berada pada lembaga pendidikan (sekolah), maka pelaku-pelaku tindak kekerasan biasanya secara relative menempati posisi yang lebih dibandingkan dengan korban. Berdasarkan hal ini peserta Konsultasi Nasional  mengidentifikasi   pelaku kekerasan di sekolah sebagai berikut :[9]

 

  1. Bapak Guru
  2. Ibu Guru
  3. Kepala Sekolah
  4. Guru BP
  5. Pelatih
  6. Penjaga Sekolah
  7. Teman sekelas
  8. Kakak Kelas
  9. Pelatih paskibraka
  10. Ketua Kelas
  11. Wali Kelas

 

Para pelaku kekerasan ini dalam perspektif Camarian merupakan buah dari bekerjanya ketidakadilan sosial sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terjadinya tindak kekerasan, salah satunya melalui penerapan kurikulum pendidikan.                                   

Di samping penetapan kurikulum, politik anggaran public dapat pula dijadikan analisis untuk melihat sampai sejauh mana Negara melakukan kekerasan dalam bidang pendidikan. Komitmen yang rendah dari Pemerintah untuk mengurusi pendidikan yang menjadi hak asasi warga negaranya, tercermin dalam besaran alokasi anggaran untuk sector pendidikan yang sangat kecil merupakan bentuk kekerasan struktural dan pelanggaran HAM melalui pembiaran (acts by omission).[10] Jika merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah dan DPR mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, paling tidak sector pendidikan dialokasikan sebesar 80 trilyun dari total APBN yang besarnya mencapai 300 trilyun. Namun realitanya  sampai tahun 2005 ini dalam APBN P  Pemerintah belum memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena sector pendidikan hanya didanai  30 trilyun atau sekitar 10%  dari total APBN sebesar 322 trilyun.[11]  Realiasi  alokasi anggaran  20% untuk sector pendidikan disepakati baru pada tahun 2009 jika mendasarkan perjanjian antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan seperti ini merupakan bentuk konspiratif eksekutif dan legislative yang mengakibatkan terabaikannya pemenuhan hak atas pendidikan.

Minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan memang tidak terlepas dari tersedotnya APBN untuk melunasi utang luar negeri yang setiap tahunnya rata-rata hampir 1/3 dari total APBN.[12] Terbukti untuk sector pendidikan, ternyata dalam APBN 2006 anggaran Departemen Pendidikan Nasional ditetapkan Rp 34,5 triliun dan anggaran pendidikan di Departemen Agama Rp 5,6 triliun atau baru sekitar 10 persen dari belanja pemerintah pusat.[13] Lebih ironis lagi alokasi APBN lebih diprioritaskan untuk menutupi kejahatan perbankan yang jumlahnya 60 trilyun. Padahal menurut seorang ekonom untuk menggratiskan pendidikan dasar cukup dialokasikan dana sebesar 10 trilyun saja.[14]

Akibatnya sampai saat ini mengakibatkan bangunan ruang kelas SD yang sudah ada dari 801.216 maka 168.655 atau hampir 21% rusak berat, terdapat 1.469.596 anak usia sekolah kekurangan gizi. Di samping itu, saat ini masih terdapat 30% penduduk usia sekolah (44 juta jiwa) di 177 kabupaten yang tidak terlayani pendidikannya atau putus sekolah.  Penduduk yang buta aksara berkisar 10% dari penduduk Indonesia (18,5 juta). Lebih lanjut, yang mengalami melek huruf pun mengalami problem kemampuan yang menurut riset International Education Achievement, bahwa kemampuan membaca siswa SD Indoneisa berada di urutan paling bawah yakni 38 dari 39 negara.[15] Data-data ini menegaskan bahwa merosotnya indeks pembangunan manusia pada urutan 112 dari 175 negara (paling rendah di Asia) memang terkait dengan rendahnya komitmen pemerintah untuk mengurusi hak pendidikan warga negaranya. Jajak pendapat KOMPAS, membuktikan pasifnya perlindungan pemerintah dalam persoalan HAM, khususnya hak yang membutuhkan peranan aktif pemerintah (positive right). Berdasarkan jajak pendapat tersebut, responden yang menyatakan penikmatan  hak mendapatkan pendidikan tidak memadai sebesar 54,3 persen.[16]

Terkait dengan hal tersebut, CRC Committee dalam paragraph 61 menguatkan kembali carut marutnya kondisi pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang tetap menjadi sorotan sebagai berikut :

 

  1. Pendidikan dasar masih harus bayar
  2. Pendidikan tinggi tidak mudah di akses oleh kelompok masyarakat miskin
  3. Angka drop out terus menerus tinggi
  4. Anak perempuan yang menikah dan hamil tidak bisa melanjutkan pendidikan
  5. Ratio guru-murid tidak seimbang, kualitas guru masih rendah
  6. Kekerasan terhadap anak di sekolah tinggi dan tidak ada peraturan yang melarang pendisiplinan murid dengan menggunakan hukuman fisik

 

Analisis akhir dari  persoalan di atas tidak bisa dipisahkan dari kebijakan negara pada sector pendidikan.  Dalam perspektif HAM, persoalan yang disinyalir oleh CRC Committee menunjukkan kegagalan negara untuk mengimplementasikan apa yang menjadi kewajibannya untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak anak atas pendidikan melalui upaya-upaya legislative, administrasi, dan tindakan lain yang tepat. Lebih lanjut  negara berkewajiban melakukan tindakan-tindakan tersebut sampai pada jangkauan semaksimum mungkin dari sumber-sumber yang tersedia.[17]  

Peraturan perundang-undangan sebagai produk politik dapat juga untuk melihat keberpihakan eksekutif dan legislative dalam menyikapi persoalan pemenuhan hak atas pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagai ketentuan payung Sistem Pendidikan Nasional apabila kita melihat semangat yang terkandung didalamnya justru mengarah pada  privatisasi pendidikan. Pasal-pasal yang menunjukkan kecenderungan tersebut antara lain :[18]

 

  1. pasal 12 ayat 2 b. : Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut…  (dan seterusnya)
  2. Pasal 53 : Badan Hukum Pendidikan (BHP ini merupakan salah satu langkah menuju “swastanisasi” pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk BHP, termasuk di dalamnya sekolah negeri.)
  3. Pasal 54 ayat 2 : masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, ….(dan seterusnya).

 

Kemudian peraturan perundang-undangan yang mengelaborasi undang-undang payung tersebut mengentalkan aroma privatisasi sebagaimana terurai di bawah ini:[19]

 

  1. RUU BHP, (badan Hukum Pendidikan), secara keseluruhan RUU BHP ini merupakan usaha privatisasi pendidikan, karena jika RUU tersebut diterapkan maka setiap satuan pendidikan akan menjadi badan hukum yang wajib mencari seumber pendanaannya sendiri, dalam UU Sisidiknas mewajibkan semua sekolan menadi Badan Hukum Pendidikan.
  2. RPP tentang Pendidikan Dasar dan Menengah. RPP ini tidak membicarakan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan bebas biaya, kecuali untuk anak yang tidak mampu tetapi berprestasi, artinya rakyat miskin tidak sepenuhnya ditanggung dalam pembiayaan pendidikannya.
  3. RPP Wajib Belajar
  1. pasal 3 ayat 2, warga negara di atas 15 tahun tidak dibiayai pemerintah jika ingin menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun. (padahal di beberapa wilayah banyak anak yang terlambat masuk sekolah, karena persoalan ekonomi)
  2. pasal 13 ayat 7 : pendanaan wajib belajar dapat berasal dari masyarakat atau sumbangan lain yang tidak mengikat.
  3. Penjelasan pasal 5 ayat 1 : peran serta masyarakat yang di maksud antara lain berupa pemberian dukungan sumber daya meliputi antara lain : dana, sarana, prasarana, penyelenggaraan, manajemen, tenaga pendidik, menjadi orang tua asuh.

 

Lebih lanjut, dalam nota keuangan pemerintah dijelaskan bahwa keluarnya RAPBN-P ini didasarkan pada alasan kepentingan untuk mengamankan pelaksanaan APBN 2005,[20] agar lebih realistis dan lebih mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi jangka menengah, dalam Rencana Strategis yang disusun oleh Depdiknas sebagai bagian dari Program Jangka Menengah kabinet sekarang. Dalam Rencana Strategis Depdiknas ini justru pemerintah nampak mencoba meminimalisir tanggungjawabnya dalam pembiayaan pendidikan.  Pendidikan formal akan dibagi dalam 2 (dua) kategori pendidikan, yaitu, formal mandiri dan formal standart. Pendidikan formal mandiri sepenuhnya akan dikelola secara komersiil sedangkan formal standart akan menerima dana subsidi bagi yang tidak mampu.[21] Secara substansif peraturan perundang-undangan tersebut mensegregasi dan mendiskriminasi peserta didik dalam mengakses layanan pendidikan. Akibatnya peserta didik dari keluarga miskin semakin sulit untuk menikamti hak asasinya.

Arah privatisasi pendidikan ini didorong juga oleh kepentingan global, melalui ketentuan yang dikeluarkan oleh WTO dalam bidang jasa. Ketentuan ini akan melandasai perdagangan sector jasa. Perjanjian ini dikenal dengan GATS (General Agreement Trade and Service). Dalam GATS  salah satu dari tujuh jasa yang akan diliberalkan ialah pendidikan, artinya pendidikan di sini diletakkan sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan, bukan sebagai hak dari setiap warga negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.[22]

Permasalahan pendidikan semakin rumit manakala kepentingan ekonomi pemodal (korporasi) melalui kebijakan memasuki system pendidikan. Kepentingan korporasi dalam hal ini penerbit, dapat kita lihat dari upaya komersialisasi buku pelajaran[23] antara penerbit, penjual buku, dan pihak sekolah. Dampaknya orangtua siswa merasa terbebani dan kewalahan membiayai kebutuhan buku anaknya di sekolah sehingga mengganggu proses belajar-mengajar anak-anak yang orangtuanya kurang mampu secara ekonomi.[24]  Dampak lebih jauh akan menghalangi upaya mewujudkan program pendidikan dasar gratis sebagai wujud tanggung jawab pemerintah.

Dalam perspektif Galtungian, gejala di atas dapat dikategorikan sebagai kekerasan struktural di mana negara melalui kebijakan yang ditetapkannya melakukan kekerasan.  Doktrin hukum HAM menetapkan kondisi demikian sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh negara baik melalui tindakan (act commission) yakni menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang menghalangi penikmatan suatu hak maupun melalui pembiaran (act omission), dengan cara membiarkan pihak ketiga – dalam hal ini penerbit buku – mempengaruhi realisasi program pendidikan dasar gratis untuk semua.  Kewajiban negara sebagai pemegang mandate utama untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi HAM yang meliputi kewajiban  bertindak (obligation of conduct) dan kewajiban mencapai hasil (obligation of result)  jika melihat kondisi di atas jelas telah gagal ditunaikan. Kewajiban bertindak yang merupakan kewajiban untuk melaksananakan dipenuhinya hak atas pendidikan malahan disikapi dengan menetapkan produk kebijkan yang menghalangi dinikmatinya suatu hak. Kemudian kewajiban mencapai hasil yang mengamanati negara untuk mencapai sasaran sesuai dengan standar substansif hak atas pendidikan tidak mungkin teralisasi jika melihat alokasi anggaran untuk pendidikan tidak sesuai dengan konstitusi dan dibiarkannya pihak korporasi mengkomersialisasikan pendidilkan.

 

Kekerasan struktural sebagaimana dipapar di atas disederhanakan dalam bagan di bawah ini : [25]

 

 

       
   
 
     

 

 

 

 

 

Komersialisasi

 

 

                   
           
           
 

 

 

 

 

 

                           Regulasi                                     Regulasi

 

 
   

 

                                                     Represi

 

 

 

 

 

 

                                                     Represi

 

 
   

 

 

 

 

 

 

                                                     Represi

 

 

 

 

 

Peserta Didik sebagai Korban Sistem Pendidikan

 

            Sebagaimana nampak pada bagan di atas, peserta didik merupakan korban yang paling menderita sebagai akibat dari penerapan system pendidikan nasional. Anak sebagai peserta didik memang merupakan kelompok yang paling rentan dan berpotensi mengalami kekerasan baik dari orang dewasa maupun korban dari system pendidikan yang ditetapkan oleh negara. 

Kondisi ini terjadi karena peserta didik hanya diperlakukan sebagi objek demi kepentingan ideology, politik, industri dan bisnis. Tenaga pendidik tidak mampu mengembangkan kesadaran untuk menghentikan gejala dehumanisasi ini karena mereka sendiri terjebak sebagai objek.[26]

Dalam kerangka doktrin hukum HAM menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan dan tidak beruntung (vulnerable and disadvantage groups). Sebangun dengan kerangka tersebut, korban merupakan pihak yang tuna kuasa (powerless), sedangkan pelaku adalah pihak yang memiliki kekuasaan berdasarkan otoritasnya maupun karena modal. Dengan demikian pihak yang memiliki kuasa merupakan pihak yang melanggar HAM. Negara melakukan pelanggaran melalui tindakan atau pembiaran melalui kebijakan yang ditetapkannya, sedangkan pemodal melakukan pelanggaran HAM melalui intervensi substansi sebuah produk kebijakan sehingga menghalangi terpenuhinya hak-hak seseorang.   Bagan di bawah ini mendeskripsikan paparan di atas.[27]

 

 

Negara

Modal

Masyarakat Sipil

Pelaku

Ya

Ya

Bukan

Korban

Bukan

Ya

Ya

Pemberdaya

Ya

Bukan

Ya

 

Sumber : Galtung, 1994

 

Bagan tersebut apabila ditransformasikan dalam gambar relasi antara pemodal dengan negara yang  menghasilkan struktur kekuasaan yang menindas masyarakat sipil tersaji sebagai berikut :

 

 

 

Perselingkuhan antara negara  dengan kaum pemodal, menerbitkan suatu kebijakan yang semakin menghilangkan akses bagi masyarakat sipil untuk menikmati hak asasinya.    Globalisasi ekonomi sebagai ruang interaksi antara ketiga elemen tersebut pada akhirnya menciptakan ketidaksetaraan relasi kuasa dimana pihak pemegang  otoritas yakni negara menghamba pada kekuatan modal.[28] Akibatnya masyarakat madani sebagai pihak tuna kuasa (powerless) termarjinalkan dalam interaksi tersebut. Konstelasi demikian berdampak pada masifikasi pelanggaran HAM. Dalam konteks pemenuhan hak anak atas pendidikan, gejala komodifikasi pendidikan semakin menjauhkan akses bagi anak-anak miskin untuk menikmati pendidikan. Kesulitan bertambah manakala institusi yang bertanggung jawab terhadap urusan pendidikan melakukan tindakan kolutif dengan pemodal baik penerbit, pengusaha sepatu, biro perjalanan, konveksi, dan jas-jasa yang lain. Akibatnya biaya sekolah semakin merambat naik, orang tua siswa dibebani aneka pungutan. Sebagaimana telah disinyalir oleh ICW dalam Buku “Mendagangkan Sekolah :Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di DKI Jakarta”, bahwa pungutan-pungutan masih saja membebani orang tua peserta didik. Aneka pungutan tersebut meliputi :[29]

 

Jenis-jenis pungutan disekolah

No

Pungutan

No

Pungutan

1

Biaya formulir pendaftaran

24

Biaya sewa buku

2

Biaya bangunan (awal tahun)

25

Biaya buku LKS

3

Biaya seragam (Baju biasa)

26

Biaya buku sangkil

4

Biaya seragam olahraga

27

Biaya buku pelajaran

5

Biaya batik

28

Biaya kunti

6

Biaya rapor

29

Iuran MKS

7

Biaya adm. Ambil rapor

30

Transportasi rapat MKS

8

Biaya sampul rapor

31

Biaya perbaikan WC

9

Biaya foto rapor

32

Iuran Korpri

10

Biaya kartu bayaran

33

Pungutan subsidi beras

11

Biaya ujian bersama

34

Biaya disket

12

Biaya ujian tahunan

35

Biaya kursus

13

Biaya ujian bayangan

36

Biaya komputer

14

Biaya foto kopi ujian

37

Biaya nilai olah raga

15

Biaya mencontek

38

Biaya mutasi guru/kepsek

16

Biaya osis

39

Biaya les

17

Biaya Ekstrakulikuler

40

Dana taktis sekolah

18

Biaya hari besar nasional

41

Biaya perawatan sekolah

19

Biaya komputer

42

Biaya pendalaman materi

20

Usaha Kesehatan Sekolah

43

Perpustakaan

21

Biaya keagamaan

44

Biaya opresional  komite sekolah

22

Biaya Infak

45

Biaya membeli kapur

23

Biaya pompa

46

Biaya sarana olah raga

 

Paling tidak ada 17 dana potongan ditemukan di sekolah dasar di Jakarta, seperti biaya ujian, bangunan sekolah, seragam sekolah, seragam olahraga, buku paket, wisata belajar (study tour), kegiatan ekstrakulikuler, daftar ulang, rapor siswa, OSIS,UKS, perpustakaan, perayaan hari raya besar, dana taktis sekolah, gaji guru honorer hingga mutasi kepala sekolah. Banyaknya biaya yang dibebankan kepada orang tua peserta didik, menunjukkan pendidikan gratis di tingkat sekolah dasar masih impian. Artinya, pernyataan pemerintah bahwa setiap warga negera wajib sekolah minimal tingkat SMP dan gratis, pada tingkat sekolah tidak terlaksana. Realita ini menunjukkan bahwa hak konstitusional setiap warga negara untuk menikmati pendidikan dasar gratis, gagal ditunaikan oleh negara.  Dengan demikian negera telah melanggar HAM warga negara atas pendidikan dasar.  Malahan aneka pungutan yang masih membebani orang tua peserta didik menjadi penyebab anak bunuh diri. Kasus upaya bunuh diri terkait masalah biaya pendidikan ini semakin menegaskan betapa sulit bagi orang-orang miskin untuk bisa mengakses pendidikan.[30]

 

Kasus 3:

Upaya Bunuh Diri karena Menunggak Biaya Sekolah

Akibat kemiskinan dan masih adanya berbagai bentuk pungutan di sekolah, seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kini terbaring dalam kondisi kritis di rumah sakit setelah sebelumnya ia berupaya bunuh diri. Upaya nekat tersebut dilakukan oleh Eko Haryanto (15), siswa kelas VI SD Kepunduhan 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, pekan lalu. Hingga Senin (2/5), korban masih tak sadarkan diri di ruang ICU Rumah Sakit Mitra Siaga Kabupaten Tegal. Eko ditemukan menggantung diri menggunakan selendang di ruang tamu rumah mereka oleh ibunya, Ruwet Dioni (37). Tindakan tersebut diduga dilakukan korban lantaran ia malu gara-gara menunggak uang sekolah selama sembilan bulan. Setiap bulan, Eko dikenai pungutan sejumlah Rp 5.000.[31]

 

Kasus tersebut sejatinya merupakan bentuk pelanggaran HAM oleh negara karena membiarkan institusi pendidikan menarik pungutan kepada orang tua peserta didik. Setiap pelanggaran terhadap HAM senantiasa menerbitkan kewajiban negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation) kepada korbannya.  Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban tersebut harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan. Tidak ada HAM tanpa pemulihan atas pelanggarannya. Hal ini sama artinya dengan mengatakan  bahwa impunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah konkret untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. [32]

Korban pelanggaran HAM didefisinikan oleh studi van Boven dengan merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekeuasaan (Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power) . Korban didefisinikan sebagai berikut :

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasab yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission)…[33]

 

Perlu ditegaskan bahwa korban dalm pengertian yang digunakan dalam deklarasi di atas bukan hanya terbatas pada perseorangan atau kelompok yang mengalami secara langsung, tetapi juga mencakup orang-orang yang secara tidak langsung menjadi korban seperti kelurga korban, orang yang menjadi tanggungannya atau orang dekatnya (their relatives), dan orang-orang yang membantu atau mencegah agar tidak menjadi korban.[34] 

Dalam konteks kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik dikarenakan terdapatnya relasi kuasa yang tidak seimbang di antara para pihak. Relasi kekuasan seperti  ini  selain bersumber pada kebijakan juga bersumber pada ideology yang dipegang teguh oleh pendidik. Di titik ini  ada pihak yang menjadi subyek dan ada yang menjadi obyek.

Subyek – obyek lebih dipahami menjadi logika penguasaan, di mana subyek adalah pihak yang mendapatkan keuntungan, sedangkan obyek adalah pihak yang kehilangan keuntungan atau dirampas keuntungannya. Relasi kuasa ini mengakibatkan bentuk-bentuk peminggiran, penyingkiran, diskriminasi, bahkan juga bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan lain-lain pada pihak-pihak yang ditandai sebagai “si lemah” pada konstruksi sosial yang dikuasai oleh “si kuat”. [35]  Dengan kata lain, relasi demikian menjadikan pendidik sebagai pelaku, peserta didik menjadi korban. Kondisi ini apabila ditelisik lebih jauh, bertautan dengan kebijakan negara dalam menyelenggarakan pendidikan yang mulai terkooptasi kepentingan pemodal. Pertautan tersebut dilingkupi kultur patriarkhis sehingga kurikulum dan upaya komodifikasi pendidikan semakin memarjinalkan peserta didik. Peserta didik perempuan yang pada akhirnya menjadi korban yang paling menderita.  Struktur sosial yang menindas peserta dididik dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

 

 

 

Negara

 

Pemodal

 

 

Struktur sosial sebagaimana tergambarkan di atas mengakibatkan terjadinya perbedaan pengalaman kekerasan pada anak laki-laki dan perempuan di sekolah. Tabel berikut mendeskripsikan lebih jauh dampak dari struktur tersebut.[36]

 

 

Bentuk Kekerasan

Anak Laki-Laki

 

Anak Perempuan

Sering

Kadang2

Sering

Kadang2

Fisik

 

 

 

 

Dipukul

Ditampar

Dijewer

Dicubit

Ditendang

Dilempar dengan penghapus, kapur, sapu, dan buku

Disuruh berdiri

Dibotakin kepala

Disuruh lari

Disuruh pompa

Dicekik

Diusir

Disuruh pilih sampah

Push Up

Dijemur

Dijitak

Membersihkan WC

Menyapu keliling sekolah

Digiling tangan dengan pensil/pena

Ditarik alis mata

Disiram

Diperkosa

Jumlah Fisik

7

14

4

11

Non Fisik

 

 

 

 

Dimaki

Dihina

Dimarahi

Diancam

Dikatain

Dibentak

Dilecehkan

Digertak

Disumpahi

Jumlah Non Fisik

3

6

3

6

 

Bentuk-bentuk Kekerasan tersebut di atas merupakan salah satu bentuk kontes kekuasaan orang dewasa terhadap anak yang di maksudkan agar anak merasa takut dan tunduk pada kemauan atau aturan yang dibuat oleh orang dewasa. Kekerasan juga digunakan sebagai alat disiplin dan penghukuman di banyak institusi termasuk institusi keluarga dan sekolah.[37] Kekerasan dalam sekolah yang sering terjadi dalam bentuk penghukuman fisik (corporal punishment) yang dijadikan alat untuk mendisiplinkan murid di sekolah.  Kondisi ini terjadi dikarenakan ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara pendidik dan peserta didik sebagaimana terefleksikan pada struktur hierarkis di atas. Relasi kuasa antara pendidik dan peserta didik yang mengakibatkan terjadinya kekerasan di sekolah, dapat terlihat dari identifikasi penyebab kekerasan di lingkungan sekolah. Hasil Konsultasi Anak terhadap Kekerasan Tingkat Nasional mengambarkan bentuk penghukuman fisik sebagai alat mendisiplinkan peserta didik sebagaimana tampak pada tabel  berikut :[38]

 

Lingkup

Penyebab

Sekolah

  1. Anak kurang disiplin
  2. Murid kurang sopan
  3. Murid meremehkan guru
  4. Keamanan sekolah kurang tegas
  5. Tidak mentaati peraturan
  6. Tidak mengerjakan PR
  7. Tidak mengikuti pelajaran
  8. Pulang sebelum bel berbunyi
  9. Berkelahi
  10. Melanggar peraturan sekolah (pakaian seragam)
  11. Menganggu dan mengejek
  12. Ribut di kelas
  13. Terlambat datang
  14. Melanggar tata tertib di sekolah
  15. Menganggu teman saat PBM berlangsung
  16. Mengejek, menghilangkan/merusak barang
  17. Memanjat pagar, melempar kaca tanpa sengaja, merokok
  18. Lupa bawa buku gambar
  19. Ngisengin teman, mencontek

 

 

Lebih jauh relasi sebagaimana digambarkan di atas juga menjadi sebab terjadinya pelecehan seksual (sexsual harassment) di lingkungan sekolah.  Dalam konteks pelecehan seksual tentu saja peserta didik perempuan  menempati posisi yang paling rentan karena sekolah sebagai institusi pendidikan masih dilingkupi kultur patriarkhi yang terefleksikan dalam perbedaan pengalaman antara peserta didik perempuan dan peserta didik laki-laki. Karenanya pelaku pelecahan seksual di sekolah pelakunya selain pendidik, dapat juga dilakukan oleh peserta didik laki-laki baik teman sebaya maupun kakak kelas.  Dalam titik ini, perspektif Galtung yang mentesiskan bahwa kultur patriarkhi  ini  dapat menjadi sumber dan inspirasi terjadinya  kekerasan langsung   di lingkungan sekolah relevan dalam kasus pelecehan seksual.

Kekerasan di sekolah yang kerap terjadi di Indonesia mendapat perhatian dari .  CRC Committee melalui Concluding Observation CRC Committee tentang pemenuhan hak khususnya hak Pendidikan. CRC Committee mengidentifikasi permasalahan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah masih sering terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah tinggi dan tidak ada peraturan yang melarang pendisiplinan murid dengan menggunakan hukuman fisik.[39]

 

Kekerasan Anak di Sekolah dalam Tinjauan Hukum HAM

 

Kekerasan pada anak pada institusi pendidikan dalam perspektif  sosilogis mengandung 2 (dua) dimensi, pertama relasi antara peserta didik dengan pendidik. Kedua, relasi antara negara dalam hal ini institusi yang berwenang mengurusi sector pendidikan dengan penyelenggara pendidikan, dalam hal ini institusi sekolah.  Relasi kedua dimensi tersebut dalam system pendidikan di Indonesia menghasilkan korban.  Relasi pada dimensi pertama menjadikan anak sebagai korban akibat ketidaksetaraan relasi antara peserta didik dengan pendidik. Sementara relasi dimensi kedua menjadikan pendidik, yang notabene sebagai ujung tombak pelaksana system pendidikan, menjadi korban. Dalam arti pendidik  adalah korban penerapan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh negara melalui Departemen Pendidikan Nasional yang terefleksi dalam kurikulum.[40] Kurikulum yang diterapkan di Indonesia sebagaimana telah disinyalir oleh Francois Wahono membuahkan tindakan kekerasan di sekolah-sekolah. Galtung mengkategorikan kekerasan relasi dimensi pertama sebagai kekerasan langsung. Di sisi lain kekerasan yang dipicu oleh kurikulum yang ditetapkan negara merupakan kekerasan struktural. Bisa jadi kurikulum yang ditetapkan pemerintah bersumber dari kultur patriarkhis yang masih menjadi paradigma para pengambil kebijakan.

Dalam perspektif HAM kondisi demikian menerbitkan kewajiban negara untuk menghapus praktik-praktik kekerasan yang masih terjadi sampai saat ini. Kewajiban ini terbit karena 2 (dua) hal ini, pertama, negara mendeklarasikan sendiri kewajibannya untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.[41] Kedua, negara mempunyai komitmen untuk menegakkan kewajibannya sebagai negara pihak (state party) instrument hukum HAM internasional melalui tindakan hukum ratifikasi.[42]

Dalam titik ini terbit 3 (tiga) kewajiban utama untuk melindungi HAM yakni :

 

  1. Menghargai (to respect human right)
  2. Melindungi (to protect human right)
  3. Memenuhi (to fulfill human right)

Tingkatan pertama, yakni kewajiban untuk menghargai menerbitkan kewajiban negara untuk menahan diri tidak mencampuri dinikmatinya hak-hak asasi warga negaranya. Tingkatan kedua, yakni kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara untuk mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Tingkatan ketiga, yakni kewajiban untuk memenuhi menerbitkan kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislative, administrasi, anggaran, hukum, dan semua tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan sepenuhnya dari semua hak tersebut.[43]

Namun realitanya, implementasi jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM yang telah dijamin secara lengkap secara yuridis baik dalam hukum internasional maupun hukum domestic belum ditunaikan. Terjadinya tindak kekerasan disekolah sebagaimana telah dipaparkan di atas menjadi bukti empiris bahwa kekerasan masih mewarnai system pendidikan kita. CRC Committee pada 35th session dalam Consideration of Report Submitted By States Parties under article 44 of The Convention khususnya dalam Concluding Observation CRC Committee on Indonesia paragraph 41 menegaskan bahwa angka anak menjadi korban tindak kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian, termasuk pelecehan seksual masih terjadi di institusi-institusi pendidikan Indonesia.

Padahal tindak kekerasan berupa penghukuman fisik bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan. Konvensi tersebut secara tegas melarang bentuk-bentuk perlakuan atau  penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Kemudian, apabila kekerasan di sekolah yang masih berlangsung sampai saat ini jika ditilik dengan Konvensi Hak Anak maka  negara telah gagal menunaikan kewajibannya sebagaimana diamanat Pasal 37 yang menandasakan bahwa negara harus menjamin tidak seorang pun anak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Terkait dengan kewajiban ini, Pasal 19 mewajibkan negara untuk mengambil semua tindakan legislative, administrative, sosial, dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang mempunyai tanggung jawab mengasuh anak.

Dalam konteks kekerasan langsung yang terjadi di sekolah maka hak-hak sipil dan politik peserta didik yang melekat mendapatkan halangan (obstacle) karena dominasi pengaruh pendidik.  Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 7 menegaskan bahwa tidak seorangpun yang boleh dikenakan siksaan atau perlakuan atas hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan. Dalam konteks hak atas pendidikan bagi anak, KHA dalam Pasal 28 ayat (2) malah mewajibkan negara untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan  dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia anak dan sesuai dengan konvensi ini.

 Sedangkan kekerasan struktural dan cultural di samping membuahkan pelanggaran  hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak.  Ketentuan  Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dapat dijadikan indicator  untuk mengeksaminasi sampai sejauhmana kewajiban negara menjamin hak-hak warga negaranya. Hak atas pendidikan sebagai salah satu rumpun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terpenuhi apabila indicator  berikut terefleksikan dalam penyelenggaraan sistem  pendidikan, yakni:  [44]

 

1)      Ketersediaan lembaga, artinya institusi – bangunan dan fasilitas sekolah yang memadai dan program-program pendidikan untuk setiap orang;

2)      Aksesibilitas, artinya setiap orang punya akses atas lembaga, institusi dan program-program pendidikan, termasuk dapat diakes secara ekonomis;

3)      Akseptibilitas, artinya format, substansi pendidikan seperti kurikulum, metode pengajaran mesti berkesesuaian dengan situasi, kondisi dan budaya siswa;

4)      Adaptibilitas, artinya pendidikan mesti fleksibel, dapat disesuaikan dengan perubahan situasi masyarakat.

 

Indikator di atas dapat dikerangkakan dalam perspektif prinsip KHA yakni prinsip non diskriminasi.[45] Artinya hak pendidikan harus diberlakukan sama kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun.   Lebih jauh komitmen untuk memenuhi hak pendidikan bertambah manakala Millenium Development Goals (MDG’s) disepakati oleh negara Indonesia. Dalam sector pendidikan disepakati kewajiban negara untuk  mewujudkan pendidikan dasar bagi semua dengan jaminan agar semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasar pada tahun 2015. Indikator ini  merupakan kewajiban untuk mencapai hasil (obligation of result) yang harus dielaborasi melalui rangkaian kebijakan yang terukur dan terencana (obligation of conduct) sehingga target dalam MDG’s terealisasi. Alokasi anggaran untuk sector pendidikan dapat dijadikan sebagai indicator untuk mengeksaminasi itikad baik negara untuk menjamin pemenuhan hak anak atas pendidikan. Namun,  jika menilik alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan sampai saat ini belum memenuhi kewajiban konstitusional, yang mengharuskan anggaran pendidikan minimal 20% dari total APBN, maka dapat dikatakan negara telah gagal melaksanakan landasan filosofis tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.[46]

Sebangun dengan instrument hukum internasional di atas, untuk melindungi hak-hak anak secara sui generis diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak untuk bebas dari kekerasan telah dijamin dalam ketentuan Pasal 13 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Ketentuan Pasal 59 malahan mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya memberikan perlindungan khusus kepada anak korban tindak kekerasan baik kekerasan fisik dan/atau mental. Bagi para pelaku tindak kekerasan, menurut Pasal 69, negara diwajibkan memberi sanksi.

Pemberian sanksi kepada pelaku, dalam perspektif  ilmu hukum, memasuki ranah hukum pidana. Sanksi pidana pertanggung jawabannya dibebankan kepada setiap individu pelaku tindak pidana (individual responsibility). Intervensi negara dalam penegakan hukum pidana menjadi signifikan. Institusi kepolisian dan institusi kejaksaan menjadi ujung tombak untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks kekerasan di sekolah, sudah seharusnya kepolisian dan kejaksaan memainkan otoritasnya sebagai penegak hukum. Selubung kultur yang memandang bahwa kekerasan di sekolah merupakan wilayah domestic sekolah  sudah saatnya disingkap.  

            Dalam titik ini diperlukan tindakan negara untuk mengemban kewajiban untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak anak, terutama menjamin kebebasan anak dari kekerasan di sekolah. Kewajiban ini telah diamanatkan dalam Concluding Observation CRC Committee on Indonesia paragraph 42. CRC Committee merekomendasikan untuk menciptakan system nasional untuk menerima, memantau, dan menginvestigasi pengaduan-pengaduan serta mengusut kasus kekerasan di sekolah. Kemudian memastikan para pelaku tindak kekerasan tersebut sepatutnya dituntut. Terkait dengan penghukuman fisik (corporal punishment) yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah yang secara cultural diterima, kemudian disahkan menurut hukum, Terkait dengan permasalahan tersebut, CRC Committee merekomendasikan untuk merubah peraturan perundang-undangan guna melarang penghukuman fisik di sekolah.

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana  dan terhadap pelakunya diancam hukuman pidana. Undang-undang ini merupakan upaya negara untuk mengkriminalisasi kekerasan terhadap anak. Pasal 80 secara tegas menyatakan :

 

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

           

         Meskipun kekerasan langsung terhadap anak telah dijamin dalam peraturan perundangan, namun implementasinya terbentur kultur masyarakat yang masih memberikan toleransi karena masyarakat menganggap kekerasan di sekolah merupakan upaya mendisiplinkan anak.

            Dalam kaitannya dengan implementasi  suatu peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari 3 (tiga) factor yang membentuk sistem hukum (system of law) yang terdiri dari : Pertama, isi hukum (content of law); yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah. Ada juga kebijakan-kebijakan yang lebih merupakan kesepakatan umum (konvensi) tidak tertulis, tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan  pada naskah (text) hukum tertulis, atau aspek tekstual dari sistem hukum yang berlaku. [47]

         Kedua, tata laksana hukum (structure of law); yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi pemerintah, partai politik, dll) dan aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dll).

         Ketiga, kultur hukum (culture of law); yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas: isi dan tata-laksana hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (response) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata-laksana hukum tersebut. Karena itu, hal ini merupakan ‘aspek kontekstual’ dari sistem hukum yang berlaku.

            Dalam konteks implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat kesenjangan antara isi hukum, tata laksana hukum, dan kultur hukum. Hal  ini dapat dilihat bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih saja terjadi di berbabagi penjuru tanah air dan pelaku kekerasan tersebut tidak mendapatkan sanksi hukum. Apalagi sekolah-sekolah yang terletak di lingkungan sosial yang terlalu memercayakan penuh pendidikan anak pada sekolah. Seringkali pihak yang berwenang tidak menganggap kekerasan di sekolah sebagai tindak pidana. Sehingga tindak kekerasan terhadap anak sampai saat ini belum cukup mendapat perhatian dari institusi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kalaupun pelakunya diproses secara hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan  mendasarkan penyelidikan,  penuntutan, dan proses peradilannya pada Kitab  KUHP dan KUHAP  bukan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal doktrin ilmu hukum berprinsip ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum (lex specialis derogate lex generalis).   Persoalan bertambah pelik, manakala kekerasan tersebut merupakan kekerasan seksual.[48]

         Korban akan mendapatkan penderitaan yang lebih kemudian dipersalahkan (blaming the victim) oleh komunitas yang melingkupinya. Malahan apabila korban hamil dipaksa keluar dari sekolah dan tidak dapat melanjutkan studinya.  Memang dampak kekerasan dan pengalaman kekerasan yang dialami pesera didik perempuan dan laki-laki berbeda. Bahkan diantara murid perempuan yang satu dengan yang lain akan berbeda dampak dan pengalamannya.[49] Sementara pelaku tidak memperoleh dampak sebagaimana diderita oleh korban.[50] Perbedaan persepsi diantara unsur-unsur penegak hukum (criminal justice system)  menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, menjadi factor yang signifikan tidak terungkapnya kekerasan seksual dan justru pada akhirnya menguntungkan pelaku. Dalam perspektif hukum HAM, kondisi ini menempatkan negara sebagai pelaku pelanggaran HAM.  Keterlibatan negara bisa jadi bersifat langsung misalnya melalui kebijakan maupun melalui tindakan apartus (state directed), atau tidak langsung (state sponsored) misalnya melalui berbagai sarana, cara, dan partisipasi berbagai pihak di luar negara. Dalam hal ini, negara sendiri bisa dianggap melakukan tindak kekerasan ketika berbagai kejadian yang menimpa anak-anak peserta didik di sekolah,  seperti pelecehan seksual, diskriminasi, penganiayaan, perkosaan, tidak dapat dicegah atau bahkan dibiarkan oleh negara (violence by omission).

            Kekerasan langsung kepada anak berdampak luka secara fisik dan psikis anak. Untuk kasus kekerasan seksual dampaknya selain luka secara fisik dasn psikis, korban kehilangan masa depannya karena mendapatkan stigma dan tidak diperbolehkan meneruskan sekolah.   Sedangkan kekerasan struktural dan cultural berdampak pada hilangnya akses untuk dapat menikmati HAM yang lain. Hak atas pendidikan walaupun dianggap sebagai hak kebudayaan, namun bertautan dengan HAM yang lain.  Pendidikan merupakan prasayarat bagi pelaksanaan HAM. Pengeyaman banyak hak sipil dan politik, seperti kebebasan atas informasi, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi, hak untuk memilih dan dipilih, hak atas kesamaan atas layanan public bergantung pada sekurang-kurangnya suatu tingkat pendidikan minimum.[51]

         Sejalan dengan itu, banyak hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya, untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuan, hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang memperoleh tingkat pendidikan minimum.[52] Dengan kata lain pelanggaran hak pendidikan khususnya pendidikan dasar berdampak pada pemenuhan hak-hak anak.  Oleh karenanya akses terhadap pendidikan dasar menjadi signifikan karena : (1) tidak terpenuhinya hak ini, berpeluang besar menimbulkan pelanggaran dan kejahatan HAM yang lain. Dengan kata lain, seseorang, khususnya anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan dasar, berpotensi besar mendapat ancaman, kejahatan dan pelanggaran hak-hak asasi lainnya.Anak-anak dari keluarga miskin yang tak bisa bersekolah rentan menjadi buruh kasar, kerja paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. (2) Pendidikan dapat dipandang sebagai upaya pemberdayaan, sebagai “kendaraan” utama bagi setiap orang dan keluarga terlepas dari kemiskinan ekonomi dan keterpurukan sosial serta mewujudkan pemenuhan hak berpartisipasi dalam masyarakat.[53]

Sebagaimana telah dipapar di atas, setiap pelanggaran HAM yang menimbulkan korban  senantiasa menerbitkan kewajiban negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation) kepada korbannya.  Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban tersebut harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan. Tidak ada HAM tanpa pemulihan atas pelanggarannya. Hal ini sama artinya dengan mengatakan  bahwa impunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah konkret untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. [54]

Korban pelanggaran HAM didefisinikan melalui studi van Boven dengan merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekeuasaan (Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power) . Korban didefisinikan sebagai berikut :

 

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasab yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan  maupun karena kelalaian…[55]

 

Perlu ditegaskan bahwa korban dalam pengertian yang digunakan dalam deklarasi di atas bukan hanya terbatas pada perseorangan atau kelompok yang mengalami secara langsung, tetapi juga mencakup orang-orang yang secara tidak langsung menjadi korban seperti kelurga korban, orang yang menjadi tanggungannya atau orang dekatnya dan orang-orang yang membantu atau mencegah agar tidak menjadi korban.[56] 

Terkait dengan upaya pemulihan korban, studi van Boven mengemukakan bahwa hak-hak korban pelanggaran HAM secara komprehensif tidak hanya terbatas pada hak untuk tahu (right to know) dan hak atas keadilan (right to justice), tetapi mencakup juga hak atas reparasi (right to reparation).[57] Pemulihan adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran HAM. Aspek-aspek pemulihan bagi korban meliputi kompensasi[58], retitusi[59], rehabilitasi[60], kepuasan (satisfaction) dan jaminan terhadap tidak terulanginya lagi pelanggaran (guarantees of non-repetition).[61] Dalam konteks kekerasan langsung, individu sebagai pelaku dibebani kewajiban untuk memulihkan korban melalui kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan kekerasan secara struktural dan cultural, negara sebagai pelaku dibebani kewajiban untuk menjamin kepuasan dan tidak terulangnya kekerasan terhadap anak. Memang upaya pemulihan ini sebagaimana diungkapkan oleh van Boven, tidak mampu sepenuhnya memulihkan korban pada keadaannya semula. Kenyataan tidak dapat diperbaikinya pelanggaran tersebut bukan berarti lalu haj-hak korban itu menjadi sia-sia atau useless. Sebaliknya, hal ini justru memberikan tekanan imperative kepada pelaku maupun negara untuk memenuhi hak-hak korban tersebut.[62]

Kewajiban ini terbit karena Republik Indonesia telah meratifikasi instrument Hukum HAM Internasional. Konvensi yang secara sui generis mengatur hak anak yakni Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor Nomor 36  Tahun 1990. KHA menegaskan kewajiban negara untuk menjamin tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.[63]  Meskipun KHA  telah diratifikasi, persoalannya  adalah kelemahan negara dalam menunaikan kewajiban untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Kelemahan ini terlihat dalam kesimpulan akhir concluding observation CRC Committee 35th session, khususnya bagian pendidikan sebagaimana telah dipaparkan di atas. Seharusnya negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi terpenuhinya hak-hak anak melalui tindakan afirmatif (affirmative action) mengingat kondisi rentan anak-anak.[64]

Kewajiban afirmatif merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat 1 KHA yang menegaskan bahwa negara harus  mengambil semua tindakan legislative, administrative, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Implementasi kewajiban ini meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut :[65]

 

  1. Indentifikasi dan koordinasi institusi  yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak pada semua tingkatan pemerintahan
  2. Identifikasi mitra yang relevan seperti LSM/masyarakat madani
  3. Meninjau kembali secara komprehensif semua peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tindakan apparatus untuk memastikan perlindungan anak
  4. Mengadopsi strategi untuk menjamin implementasi secara penuh perlindungan anak antara lain :
  1. Menetapkan indentifikasi berdasarkan  indicator hasil (result indicator) dan indicator kemajuan (progress indicator)
  2. Membuat kebijakan yang berdampak secara kondusif untuk melidungi anak
  3. Mengakui standar-standar instrument hukum HAM yang relevan
  4. Menjalin kerjasama internasional
  1. Melakukan analisa alokasi anggaran dan sumber daya
  2. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi
  3. Melakukan sosialisasi secara meluas kepada orang dewasa dan anak-anak
  4. Mengembangkan pelatihan yang diperlukan dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat

Kewjiban tersebut sejatinya merupakan elaborasi dari salah satu prinsip dalam KHA yakni kepentingan terbaik untuk anak. Oleh karena itu merubah anutan paradigma pembangunan yang tidak berorientasi kepada kepentingan  anak menjadi pembangunan berparadigma kepentingan terbaik untuk anak menjadi langkah fundamental. Children mainstreaming policy menjadi solusi  terbaik  untuk memecahkan persoalan-persoalan yang melingkupi anak-anak. Children mainstreaming policy merupakan kebijakan yang  menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengkaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak.[66]  Terkait dengan prinsip ini, The Guideline for Periodic Report memaparkan hal-hal  sebagai berikut[67] :

 

  1. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan terdapatnya koordinasi antara kebijakan ekonomi dan sosial
  2. Pembagian anggaran public yang proporsional untuk belanja sosial bagi kepentingan anak, termasuk kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan baik antara pemerintah pusat dan daerah.
  3. Terdapatnya kecenderungan kenaikan anggaran public untuk kepentingan anak
  4. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua kompetensi nasional dan daerah  berdasarkan pada kepentingan terbaik untuk anak termasuk para pengambil kebijakan anggaran public dan mengevaluasi penetapan prioritas terhadap para pengambil kebijakan
  5. Tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa disparitas antar wilayah dan kelompok anak dapat dijembatani melalui ketentuan jaminan sosial
  6. Tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa anak-anak khususnya kelompok anak yang tidak beruntung  mendapatkan perlindungan terhadap risiko perubahan kebijakan ekonomi termasuknya pengurangan alokasi anggaran untuk sector sosial

 

Sebangun dengan langkah di atas Rekomendasi CRC Committee dalam paragraph 63 terkait dengan masalah hak anak atas pendidikan  menegaskan langkah-langkah sebagai berikut :

 

  1. Memperkuat upaya-upaya untuk mencapai standar universal  
  2. pendidikan dasar tidak lagi dipungut biaya
  3. Memastikan progresivitas anak laki-laki dan anak perempuan baik di kota, pedesaan dan wilayah terbelakang lainnya mempunyai akses yang sama tanpa hambatan financial
  4. Implementasi upaya-upaya tambahan untuk memberikan akses pendidikan usia dini kepada setiap anak
  5. Mengambil langkah-langkah secara efektif untuk mengurangi drop out, mengulang, dan tingkat buta huruf
  6. Memberikan kesempatan kepada anak-anak yang telah menikah dan remaja yang hamil
  7. Mengupayakan pelatihan-pelatihan yang memadai bagi pengajar
  8. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkenalkan HAM, termasuk hak anak dalam kurikulum sekolah
  9. Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kekerasan di sekolah

 

Tindakan-tindakan di atas merupakan upaya untuk menghilangkan siklus kekerasan terhadap anak di sekolah juga sekaligus menghilangkan akar masalah terjadinya kekerasan langsung yang bersumber pada kekerasan struktur dan kekerasan cultural.  Di samping itu, upaya tersebut merupakan pengejawantahan didirikannya Negara Republik Indonesia yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

 

Rekomendasi-Rekomendasi

 

Berdasarkan paparan di atas, rekomendasi-rekomendasi pokok yang hendak diajukan adalah sebagai berikut :

 

  1. Pemerintah sudah saatnya memasukkan substansi HAM, khususnya hak-hak anak ke dalam kurikulum pendidikan untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis peserta didik
  2. Pemerintah menyelenggarakan pelatihan HAM, khususnya hak-hak anak  kepada para pengambil  kebijakan di sector pendidikan dan pelaksana pendidikan di sekolah (seperti Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan pengajar)
  3. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baik di level daerah maupun pusat yang melarang dilakukannya praktik-praktik kekerasan di sekolah-sekolah
  4. Pemerintah sudah saatnya menjadikan indicator-indikator pemenuhan hak anak atas pendidikan yang tercantum dalam instrument hukum HAM internasional dijadikan pijakan dan diadopsi dalam kebijakan sector pendidikan dan penyusunan anggaran public
  5. Membuka ruang partisipasi bagi peserta didik untuk menyuarakan aspirasinya sehingga dunia pendidikan yang layak  nir kekerasan dapat terwujud karena HAK ANAK adalah HAK ASASI MANUSIA.

 

 

 


[1] Lihat paragraph 43 : The Committee  is deeply concerned that corporal punishment in the family and in schools is widespread, culturally accepted and still lawfull.

[2] Lihat paragraph 44 yang menyatakan Amend its current legislation to prohibit corporal punishment everywhere, including in the family, shools and childcare settings

[3] Lihat Yoram Dinstein, Hak atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan dalam Hak-Hak Sipil dan Politik : Esai-esai Pilihan, Editor Ifdhal Kasim, Jakarta, Elsam, 2001, hal.

[4] ibid

[5] Lihat Mansour Fakih, Roem Topatimasang, dan Toto Rahardjo, Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis, Yogyakarta, REaD Book, 2000, hal. 38

[6] Lihat Eko Prasetyo, Orang Miskin Dilarang Sekolah, Yogyakarta, Insist Press, 2004, hal. 120

[7] ibid, hal. 122-123

[8] Mansour Fakih, Roem Topatimasang, dan Toto Rahardjo, Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis, hal.

[9] Konsultasi Anak Nasional tentang Kekerasan

[10] Lihat Maastricht Guideline untuk pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

[11] Lihat Isadi, Analisa APBN-P dan Pendidikan, www.kau.or.id 

[12] Arimbi Heroepoetri, Konspirasi Global : Kejahatan yang Terorganisir, dalam Panduan Pelatihan Anti Utang, Jakarta, INFID, 2003, hal. 21

[14] Eko Prasetyo, op. cit, hal. 75-76

[15] Lihat Naning Mardiniah, et. al, Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan : Analisis Situasi di Tiga Kabupaten : Indramayu, Sikka, dan Jayapura, Jakarta, CESDA-LP3ES, 2005, hal. 61

[16]  Jajak Pendapat KOMPAS, Pemerintah Pasif dalam Persoalan HAM, 12 Desember 2005, hal. 4

[17]  Lihat Pasal 4 KHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

[18]  Lihat Isadi, Analisa APBN-P dan Pendidikan, www.kau.or.id

[19] ibid

[20] Realisasi hak warga negara atas pendidikan dasar masih jauh dari ketentuan konstitusi, RAPBN tahun 2006 mengalokasikan anggaran untuk pndidikan hanya sebasar

[21] ibid

[22] ibid

[23] Komersialisasi ini ditandai dengan selalu bergantinya buku pelajaran seiring dengan pergantian tahun ajaran baru. Orangtua tak punya pilihan lain kecuali mengikuti saja aturan main pemerintah yang kemudian diteruskan oleh pengelola sekolah. Ketika kurikulum tidak berganti pun, nyaris selalu ada yang disebut “penyempurnaan” materi buku. Ini sama artinya dengan mempersilakan orangtua membeli buku baru, sebab buku pelajaran sebelumnya sudah tak bisa digunakan lagi karena berbeda isinya. Masalah buku pelajaran baru muncul dalam keluarga Ririn ketika Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menetapkan kurikulum baru, yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tahun ini anak keduanya, Yona, naik ke kelas IV SD dan tidak bisa memakai buku yang sebelumnya digunakan kakaknya, Tia, karena kurikulumnya berbeda. Lihat www.kompas.com, Repotnya Menghadapi Tahun Ajaran Baru,18 Juli 2004

[24] Dicontohkan, seorang siswa SD harus mengeluarkan dana untuk membeli buku pelajaran di atas Rp 250.000 per semester, terdiri atas delapan judul buku pelajaran dan dua judul muatan lokal. Siswa SLTP harus mengeluarkan dana di atas Rp 400.000 per semester untuk membeli buku 10 judul buku pelajaran ditambah empat buku muatan lokal. Sementara siswa SLTA membutuhkan dana di atas Rp 500.000 per semester untuk 11 judul buku pelajaran. Lihat  www.kompas.comLarang Para Guru Jualan Buku Pelajaran, 16 Juli 2004

 

[25] Mengadopsi bagan dari Eko Prsetyo dalam Orang Miskin Dilarang Sekolah, op. cit, hal. 87

[26] Anita Lie, op. cit, hal. 14

[27] Hari Wibowo, Kampanye Hak Asasi Manusia, dalam Diseminasi Hak Asasi  Manusia : Perspektif dan Aksi, Editor :  E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah , Jakarta, CESDA-LP3ES, 2000, hal. 245

[28]  Kasus perjanjian tukar guling (ruilslag) tukar guling  terhadap SLTPN 56 Melawai terhadap antara Departemen Pendidikan Nasional dan PT Tata Disantara, anak perusahaan PT Abdul Latief Corporate menjadi bukti empric, bahwa saat ini pemerintah berpihak pada kepentingan pemodal.  Akibat ruilslag itu, seluruh siswa SLTPN 56 Melawai diwajibkan pindah ke SLTPN 56 di Jeruk Purut, Jakarta Selatan.  Lihat http://www.kompas.com/kompas/cetak/0402/28/metro/882338.htm

[29]  Ade Irawan, et. al, Mendagangkan Sekolah :Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di DKI Jakarta, Jakarta, ICW, 2004, hal. 96-97

[30] Bahkan ketika dana bantuan operasional sekolah (BOS) telah dikucurkan, sekolah tetap saja menarik berbagai macam pungutan termasuk sejumlah komponen yang telah dibiayai melalui dana BOS seperti biaya LKS dan buku paket, SPP, uang pendaftaran dan bangunan, uang ujian. Untuk kelas I SD, orang tua siswa dibebani uang pendaftaran Rp 206.225, uang LKS dan buku paket Rp 205.673, uang study tour Rp 191.342, dan uang SPP Rp 187.570. Selama satu tahun orang tua membayar tidak kurang dari Rp 1.515.740, jauh lebih besar dari uang BOS sebesar Rp 235.000 per siswa per tahun. Data ini diperoleh dari hasil survey yang dilakukan ICW di Jakarta, Kupang, Semarang, dan Garut. Yang melibatkan 1.500 responden. Lihat Kompas, 28 Oktober 2005

[32] Ifdhal Kasim, “Prinsip-Prinsip van Boven” Mengenai Korban Pelanggaran Berat HAM, Kata Pengantar dalam Mereka yang Menjadi Korban : Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Jakarta, ELSAM, 2002, hal. xiii

[33] ibid

[34] ibid, hal. viv

[35] Agus Hartono, Memahami Anak dalam Berpartisipasi, Buletin Kelopak, Indonesia, Juni 2004, hal. 4

[36] Hasil Konsultasi Anak terhadap Kekerasan Tingkat Nasional

[37] Antarini Arna, Analisis Konsultasi Anak Nasional, op. cit

[38] Hasil Konsultasi Anak terhadap Tindak Kekerasan Tingkat Nasional, op. cit

[39] Lihat Concluding Observation CRC Committee, lihat paragraph  61 butir e.

[40] Dalam konteks sosiologi, sentralisasi pengelolaan pendidikan di negeri ini melaui penetapan krikulum KBK lebih kurang sejalan dengan paradigma struktur sosial, di mana sekolah merupakan unit pendidikan yang keberadaannya dipandang dan diperlakukan hanya sebagai pelaksana ketentuan dari kekuatan atau struktur di luar dirinya. Paradigma ini memang pernah populer dan digunakan sebagai acuan pembangunan berbasis industri di berbagai negara, namun kini mulai ditinggalkan karena terbukti tidak memberikan hasil memuaskan, bahkan menimbulkan berbagai dampak negative.  Lihat AJE Toenlioe, Desentralisasi Kurikulum dan Evaluasi Belajar, http://www.kompas.com/kompas/cetak/0312/08/didaktika/722837.htm

[41] Deklarasi ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan didirikannya negara ini. Pembukaan UUD 1945 sebagai recht idée atau state fundamental norm, yang kemdian dielaborasi ke dalam batang tubuh UUD 1945.  UUD 1945 sebagai konstitusi suatu negara sejatinya telah memenuhi konstitusi negara demokratis karena telah menjamin pemenuhan HAM warga negaranya.

[42]  Republik Indonesia bahkan telah meratifikasi 2 (dua) instrument hokum HAM yang dikenal dengan instrument bill of right,  yakni Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sebelum Republik Indonesia telah mengikatkan diri pada : Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Rasial  (CERD).

[43] Pedoman Maastricht Untuk Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

[44] Indikator tersebut diinterpretasikan oleh  Committee on Economic, Social, and Cultural / Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk  menetapkan criteria terpenuhinya hak atas pendidikan. Lihat A. Patra M. Zen, Pendidikan Dasar Gratis. Apa Bisa? Dialog tentang Hak Setiap Orang Atas Pendidikan dalam Kumpulan Tulisan HAM Dalam Praktik di Indonesia, Jakarta, YLBHI, 2005, hal.19.

[45] Pasal 2 KHA menegaskan negara mengormati dan menjamin   hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun  tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku bangsa atau social, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hokum. Lebih jauh ayat 2 mewajibkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi.                                                                                                               

[46]  Saat ini banyak tanda yang mengindikasikan dan mengarah pada kehancuran negara dan bangsa Indonesia. Salah satu indikasinya adalah hampir semua sumber daya yang dimiliki negara digunakan untuk membayar utang kepada pihak lain bukan untuk kesejahteraan rakyat. Lihat Kompas, 24 Oktober 2005

[47]  Roem Topatimasang, Advokasi Kebijakan Publik : Ke Arah Suatu Kerangka Kerja Terpadu dalam, Merubah Kebijakan Publik,  Yogyakarta,  Pact dan Insist, 2000, hal. 41

[48] Kalyanamitra, berdasarkan  berita dari berbagai media massa periode 1994-1996 mengungkapkan bahwa 60% dari 871 korban perkosaan atau 524 adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Sementara itu, Purniati Mangunsong memperkirakan jumlah korban perkosaan di Indonesia setiap tahun mencapai 1500-2000 orang atau lebih, karena kasus perkosaan sering tidak dilaporkan. Bila dugaan Purniati benar, berdasarkan persentase yang dibuat oleh Kalyanamitra maka jumlah anak-anak usia 0-17 tahun adalah 900-1200 anak. Meski demikan, tetap harus diingat bahwa angka ini hanya mencakup kasus perkosaan dan tidak mewakili kasus-kasus kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Lihat Candra Gautama, Konvensi Hak Anak, Panduan bagi Jurnalis, Jakarta, LSPP, 2001, hal. 53

[49] Diperlukan perspektif feminisme untuk melihat dampak dan pengalaman kekerasan yang dialami oleh peserta didik perempuan.  Perspektif feminisme menjunjung tinggi nilai  pengalaman perseorangan.

[50] Lihat Pasal 81  : (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat  3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  Lihat pula Pasal 82   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).  

[51] Lihat Pasal 28 dan Pasal 29 KHA

[52] Manfred Nowak, Hak atas Pendidikan, dalam Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya : Esai-Esai Pilihan, Ifdhal Kasim & Johanes da Masenus Arus, Jakarta, Elsam, 2001, hal. 212-213

[53]  Lihat A. Patra M. Zen, Pendidikan Dasar Gratis. Apa Bisa? Dialog tentang Hak Setiap Orang Atas Pendidikan, op. cit.  hal. 19-20

[54] Ifdhal Kasim, “Prinsip-Prinsip van Boven” Mengenai Korban Pelanggaran Berat HAM, Kata Pengantar dalam Mereka yang Menjadi Korban : Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Jakarta, ELSAM, 2002, hal. xiii

[55] ibid

[56] ibid, hal. viv

[57]  Ifdhal Kasim, Prinsip-Prinsip van Boven, op. cit. , hal. xv

[58] Kompensasi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan tanah. Lihat Ifdhal Kasim, Prinsip-Prinsip van Boven, ibid. xvi

[59] Restitusi merupakan kewajiban pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan, atau kerugian yang diderita, penggantian baiaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau penyediaan jasa oleh pelakunya sndiri. Lihat, Ifdhal Kasim, ibid

[60]  Rehabilitasi merupakan kewajiban untuk memulihkan korban secara medis dan social., ibid

[61]  Sedangkan kepuasan dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran merupakan bagian dari kewajiban negara dan bentuk khusus dari reparasi. ibid

[62]  Ifdhal Kasim, Prinsip-Prinsip van Boven, op. cit, hal. xvii

[63]  Lihat Pasal 37 butir (a) KHA.  Pengaturan serupa juga terdapat pada Pasal 1 Konensi Anti Penyiksaan, Pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Poltik.

[64]  Kewajiban untuk melakukan affirmative action merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal  28 H ayat 2.

[65] Rachel Hodgkin & Peter Newell, Implementation Handbook for The Convention on The Rihgts of The Child, New York, USA, UNICEF,  1998, hal. 253

[66] Nono Sumarsono,  Children Mainstreaming, Suatu Peluang dan Tantangan, dalam Jurnalisme Anak Pinggiran, Jakarta, Kelompok Kerja Anak Pinggiran, 1999, hal 36

[67] ibid, hal. 63

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s